Jakarta adalah contoh kota metropolitan Indonesia yang pengembangan kotanya tampaknya sudah tidak lagi berpedoman pada masterplan yang pernah disusun sejak 30 tahunan yang lalu. Kawasan di sepanjang jalan raya Bogor-Puncak-Cianjur yang terkenal dengan singkatan kata Bopunjur berkembang pesat ke arah yang bertentangan dengan masterplan daerah yang pernah disusun.

Menyangkut masterplan, hal yang sering dilanggar adalah menyangkut “peruntukan penggunaan lahan” (land use). Ketetapan pada masterplan (yang disusun dengan studi yang matang dan berbiaya relatif mahal) ternyata sangat mudah untuk dilanggar tanpa suatu sanksi yang dapat dilihat dan diketahui masyarakat. Salah satu akibat nyata dari pembangunan yang tidak berpedoman pada suatu rencana jangka panjang ini adalah masalah banjir, kesemrawutan lalu lintas, hunian liar, dan masalah pembebasan tanah.

Apesnya, pembangunan ala Jakarta sering dijadikan contoh atau ditiru dalam pembangunan yang berlangsung di daerah-daerah. Pembangunan ruko dan rukan di sepanjang jalan utama yang meruak sampai ke kawasan pemukiman, pembangunan mall dan supermall yang tidak memperhitungkan fasilitas parkir yang memadai, pengelolaan perpakiran yang uangnya tampaknya tidak sepenuhnya masuk ke kas PEMDA, adalah hal-hal yang sangat khas Jakarta. Akibatnya permasalahan perkotaan yang timbul menjadi sama pula dengan kota yang dijadikan panutan tersebut.

Di sisi lain, hikmah dari pemberian otonomi daerah pada hakekatnya adalah dimungkinkannya daerah-daerah membangun sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan cara terbaik yang dapat dipilihnya sendiri. Dengan kondisi perubahan seperti ini, mereka tetap dapat menjadikan Jakarta sebagai contoh; yaitu contoh dari sejumlah hal yang tidak perlu dicontoh alias sebaiknya dihindarkan untuk ditiru di daerah mereka.

Semua kotamadya dan hampir semua kabupaten telah memiliki masterplan masing-masing sejak zaman Orde Baru. Sekurang-kurangnya suatu rencana jangka panjang telah ada untuk dapat dijadikan pedoman dasar dalam pembangunan daerah masing-masing. Andai ada hal-hal yang kurang sesuai, yang diperlukan sebenarnya bukanlah pembuatan sebuah masterplan baru, tapi hanyalah sekadar tinjau ulang (review) atas masterplan yang ada.

Menyangkut penyusunan rencana jangka panjang, rencana tata ruang kawasan, rencana detail kawasan terpilih, dan perencanaan teknis rinci infrastruktur lainnya seyogianyalah diperlukan kehadiran sejumlah Konsultan yang memang menguasai bidang kiprahnya masing-masing. Kehadiran Konsultan yang berbobot juga diperlukan dalam pengawasan (supervisi) pekerjaan fisik ataupun management konstruksi dari proyek yang berskala besar.

Andai kita sedikit menoleh ke negara-negara jiran di sekitar kita dan melihat bagaimana  proses pembangunan dijalankan di kota-kota dan kawasan pedalaman (rural) mereka, salah satu jawaban pastinya adalah bahwa mereka menggunakan jasa konsultan “yang benar” sesuai dengan prosedur “yang benar” pula. Penggunaan jasa konsultan di negara-negara tersebut bukanlah hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif penanganan proyek semata, tapi benar-benar didasarkan pada kebutuhan mutlak bahwa setiap sen yang akan dibelanjakan untuk sesuatu pembangunan benar-benar didasarkan pada suatu rencana teknis yang matang yang diimplementasikan  sesuai pula dengan seluruh persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan.

Dalam proses pemilihan aktor-aktor pembangunan pada suatu daerah seyogianyalah pula kepentingan-kepentingan sempit seperti pemberian keistimewaan pada “putra asli daerah” dapat ditinggalkan. Secara wajar dan alamiah “putra asli daerah” akan berkembang dan memiliki kemampuan bersaing yang kokoh tanpa suatu keistimewaan. Sesudah sekian tahun perjalanan otonomi daerah sebenarnya setiap daerah sudah dapat melakukan evaluasi atas biaya pembangunan yang mereka keluarkan, bagaimana cara pembangunan itu dilaksanakan, dan hasil yang diperoleh.

Dengan penggunaan jasa Konsultan yang tepat di daerah-daerah , diyakini suatu saat justru kota-kota besar di pulau Jawa justru akan menoleh dan melakukan studi banding ke daerah-daerah tersebut guna  memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Semoga begitulah adanya.