Pembangunan di negara sebesar dan sekaya Republik Indonesia akan merupakan proses berkesinambungan dengan kuantitas dan intensitas yang cenderung terus meningkat. Pertambahan jumlah penduduk di satu sisi dan peningkatan kemakmuran yang terus diupayakan pemerintah dan bangsa ini akan menuntut ketersediaan sarana dan prasarana yang akan terus meningkat untuk semua bidang.

Konsekuensi logis dari pembangunan yang terus meningkat adalah tumbuhnya pula kebutuhan di bidang jasa konstruksi : kontraktor, konsultan, dan pemasok. Bidang jasa konstruksi adalah bidang yang menyedot kebutuhan SDM yang relatif besar, mulai dari tenaga profesional, sub-profesional, teknisi, administrasi & keuangan, serta skilled dan unskilled labour. Yang jadi permasalahan adalah keseimbangan ketersediaan SDM dengan tuntutan kebutuhan yang sesuai dengan irama pembangunan itu sendiri.

Di dunia konsultan teknik permasalahan keseimbangan ini sudah mulai dapat dirasakan, khususnya untuk tenaga profesional dan sub-profesional yang memiliki kualifikasi yang memadai. Dibandingkan dengan jumlah proyek saat ini, kekurangan pasokan tenaga ini sudah mulai dapat dirasakan. Apakah kira-kira penyebab dari situasi dan kondisi seperti ini  ? Hal ini dapat dideteksi melalui pengamatan atas asul usul mereka :  dari manakah sebenarnya tenaga profesional dan sub-profesional ini berasal ?

Kenyataan pahit pertama yang harus diterima adalah fakta bahwa “fresh graduate” dari perguruan tinggi ternyata dinilai tidak siap pakai untuk proyek-proyek pemerintah. Syarat mutlak pengalaman minimal yang dinyatakan dalam  ”pengalaman profesional dalam pekerjaan sejenis” secara telak akan memutus keinginan mereka untuk masuk ke proyek-proyek tersebut. Kenyataan pahit kedua adalah bahwa tidak ada sekolah atau pendidikan formal khusus untuk menambah “pengalaman” ini, kecuali bekerja pada proyek. Lho, ini kan persoalan “ayam dan telur”. Mereka justru tidak dapat masuk proyek kecuali punya pengalaman ! Satu-satunya solusi untuk permasalahan rumit ini adalah bahwa sang peminat harus bersedia di”down-graded” : mereka diterima pada posisi selevel dengan teknisi dengan segala konsekuensi pada penggajian. Sesudah sekian tahun “berkorban” perasaan barulah mereka dapat mulai diorbitkan sebagai profesional yang sudah mengantongi “pengalaman sejenis” tadi. Tidak adakah jalan keluar yang dapat disediakan Republik ini untuk putra-putri terbaiknya itu ? Tidak punyakah pemerintah suatu program pengkaderan yang lebih baik ? Untuk masa sekarang ini jawabannya adalah : tidak ! Tapi dulu pemerintah (dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum) pernah punya program kaderisasi yang SANGAT baik.

Kondisi kelangkaan tenaga ahli yang memiliki pengalaman memadai ini sebenarnya telah dihadapi sejak PELITA I. Kondisi tamatan perguruan tinggi yang tidak siap pakai ini juga sudah berlangsung sejak lama. Para pejabat Departemen PU zaman itu menyadari kondisi yang sangat tidak favourable untuk menghadapi pelaksanaan proyek yang akan terus meningkat saat itu. Merekapun memiliki tenaga ahli dalam jumlah yang tidak memadai. Disinilah suatu tindakan terobosan yang brilian kemudian ditempuh. Untuk keperluan internalnya suatu “engineering section” kemudian dibentuk dan langsung diperkuat dengan sejumlah besar kader yang berupa tenaga “fresh-graduate” ditambah dengan recruitment sejumlah mahasiswa  untuk memperkuat “engineering section” yang dibentuk di Bandung itu. Mereka inilah yang kemudian ditempa dengan bantuan sejumlah tenaga ahli asing yang dipekerjakan di Departemen PU. Rekruitmen tenaga ‘Fresh graduate” dan mahasiswa ini berlangsung dalam beberapa gelombang dan kemudian hasilnya dalam waktu yang relatif singkat tampak dengan jelas : hasil rekruitmen inilah kemudiannya menduduki posisi-posisi strategis di Departenmen teknis itu. Proses pematangan dilakukan dengan melibatkan mereka langsung dalam penanganan berbagai proyek jalan dan jembatan di seluruh pelosok Indonesia.

Rekruitmen besar-besaran juga dilakukan di dunia konsultan dan kontraktor. Kaderisasi difasilitasi dengan penyediaan posisi “Assistant Engineer” di proyek-proyek PU yang diperuntukkan bagi pengkaderan “fresh graduate”, Bersama Engineer yang sudah lebih berpengalaman mereka bekerja sama saling mengisi dengan profesional asing yang ada. Periode “phasing-out” pun diadakan, dimana pada beberapa bulan terakhir proyek sang Engineer menggantikan posisi expatriate partner mereka, dan si Assiten menduduki pula posisi yang ditinggalkan si Engineer. Bersamaan dengan kaderisasi di proyek, kondisi tamatan perguruan tinggi yang “tidak siap pakai” itu diatasi dengan adanya program pasca sarjana jalan raya yang disponsori PU, ditambah dengan kursus singkat 3 bulanan dengan berbagai topik yang memang diperlukan dalam penanganan proyek. Kongres-kongres berskala internationalpun diadakan guna mematangkan para kader ini. Di sisi lain, dengan Billing Rates yang memadai, sejumlah konsultan dan kontraktorpun kemudian mampu mengadakan “inhouse-training” di lingkungan mereka masing-masing. Acungan jempol patut diberikan atas jasa  bapak Ir. Suryatin (yang menurut penjelasan beliau diberi pengarahan oleh almarhum Ir. Karnadi) dan Ir. Ruslan Diwiryo yang memiliki pemikiran brilian ini dan punya keberanian untuk menerapkannya dengan memberi kepercayaan yang begitu besar pada generasi muda ini. Jika nama Ir Wiyoto Wiyono (yang ikut dalam rekruitmen pertama diatas) sudah diabadikan pada nama jalan toll Cawang-Priok, jasa bapak ir Suryatin dan Ir Ruslan Diwiryopun sangat layak diabadikan pada nama suatu proyek atau ruangan atau gedung di lingkungan Departemen PU.

Program kaderisasi yang terarah, terencana, dan dijalankan secara konsisten diatas, amat sangat layak untuk dipelajari kembali oleh para petinggi Departemen Pu saat ini, karena kondisi ketersediaan SDM yang berkualitas saat ini sebenarnya mirip-mirip saja dengan situasi dan kondisi pada awal tahun 70an itu. Intinya proyek-proyek justru dijadikan tempat ideal untuk kaderisasi, ditambah dengan pendidikan/kursus singkat dengan silabus yang tepat. Ini hanya dapat dilakukan dengan pemberian kebijaksanaan yang berkualitas visioner diatas. Atau apakah benar pendapat yang mengatakan kita umumnya tidak mampu melihat meliwati ujung hidung kita sendiri ? Aah,  mosok…. !?